The Decentralization Dilemma: Navigating Challenges In Building The Nusantara Capital City
Abstract
Sejalan dengan pemindahan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, dalam ketentuan pasal 4 Ayat (1) Huruf b UU IKN menyebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan Pasal 5 Ayat (4) UU IKN yang menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak jangka panjang yang timbul dari model pemerintahan terpusat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan baru di Wilayah Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Adapun hasil penelitian ini, dampak yang timbul akan berpengaruh pada politik lokal, demokrasi serta representasi masyarakat atas perwakilannya, dan yang paling mendasar adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sudah dipastikan tidak ada representasi lokal pada sistem politik perwakilan seperti saat ini.
Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Desentralisasi, dan Sentralisasi.
In line with the relocation of the new capital city in the East Kalimantan region, in the provisions of Article 4 Paragraph (1) Letter b of the IKN Law, it is stated that the Nusantara Capital City Authority as a ministerial-level institution that organizes the Special Regional Government of the Nusantara Capital City, and Article 5 Paragraph (4) of the IKN Law which states that the Head of the Nusantara Capital Authority is the head of the Nusantara Capital Special Regional Government with a ministerial position, appointed and dismissed by the President after consulting with the House of Representatives. The purpose of this study is to analyze the long-term impact of the centralized governance model on the implementation of the new governance system in the Nusantara Capital city region. This study uses a type of normative legal research using a Legislative Approach and a Conceptual Approach. As for the results of this study, the implications will affect local politics, democracy, community representation of their representatives, and the most basic is their constitutional rights as citizens. It is certain that there is no local representation in the representative political system like today.
Key Words: Nusantara Capital City, Decentralization, and Centralization.
References
Asshiddiqie, Jimly., “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
D. N. Andriyan, “Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia”. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
Dian Hadiati, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti, “Legal Relationship Between Platform Service Providers and Online Transportation Driver as Gig Workers (Platform Workers)” dalam International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), Vol. 5 No. 3 (2023). https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i3.276
Fahmi Amrusyi, “Otonomi Dalam Negara Kesatuan”, (Jakarta : Media Sarana Press Jakarta, 1987).
Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 3, (2020). https://doi.org/10.31078/jk1734
Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol. 1 No 4, (2018). https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435
Heril Anwar and Eny Kusdarini, “The Role of Mass Media in Strengthening the Modern Legal State”, International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol. 6 No. 1 (2024). https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i1.290
Jemmy Sondakh dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara”, Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3, (2023). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2307
M. Solly Lubis, “Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah,” (Bandung : Alumni, 1983).
Mahendra, Yusril Ihza., “Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian”. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
Mahfud MD, Moh., “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan”, (jakarta: Rineka Cipta, 2003).
Muhammad RM Fayasy Failaq & Faraz Almira Arelia, “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”, JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol 1 No 1, (2022). https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.57-69
Neil Parpwoerth, “Constitutional and Administrative Law,” (United Kingdom : Oxfrod University Press, 2020).
Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Hukum Sasana, Vol 6 No 1, (2020). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228
Oki Wahju Budijanto, “Pemenuhan Hak Politik warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, (2016). http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307
Rousseau, J. J., “The Social Contract and The First and Second Discourses (S. Dunn, Ed., J. T. Scott, Trans.)”, (Yale University Press, 2002).
Ridwan Syaidi, “The Legal Issues in Implementing Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011 (The Polemic of the Abolition of Law 7/2020 Article 59 Paragraph 2)”, International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol. 6 No. 1 (2024). https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i1.318
Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 2, (2022). https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art6
Sekretarian Jendral MPR-RI: Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2010).
Standy Wico, “The Future of Constitutional Complaint in Indonesia: An Examination of Its Legal Certainty”, Indonesian Journal of Law and Society, (2021). https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ijls/article/download/21449/9544
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 40/PUU-XX/2022 Tentang Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 54/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
