International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)

Women’s Participation in Entrepreneurship From an Islamic Perspective

Mon, 01 Sep 2025 10:40:48 +0700

Abstrak

Upaya panjang komunitas internasional telah menurunkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Namun, ketidaksetaraan gender masih nyata dalam berbagai aspek sosial, yang tercermin dalam praktik diskriminatif serta regulasi berbasis konsep dan peran gender yang kaku. Lingkungan sosial perempuan juga semakin terancam oleh konflik, serangan teror, penyakit menular, perubahan iklim, dan bencana alam. Tulisan ini bertujuan menyoroti perspektif konvensional dan Islam terkait partisipasi perempuan dalam sektor kewirausahaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur akademik, data kebijakan internasional, serta penafsiran normatif ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemenuhan hak manusia. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan struktural, budaya, dan normatif yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam dunia usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kewirausahaan memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi global dan penguatan kohesi sosial. Kontribusi perempuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing, serta mempercepat pembangunan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan strategi kolaboratif berbasis nilai universal dan prinsip Islam untuk mendorong kesetaraan partisipasi perempuan dalam kewirausahaan.

Kata Kunci: Kesenjangan gender, Kewirausahaan perempuan, Perspektif Islam, Pembangunan sosial, Ekonomi global

Abstract

Decades of international efforts have significantly reduced gender disparities in education, health, and the labor market. Nevertheless, gender inequality persists in various social dimensions, reflected in discriminatory practices and laws rooted in rigid gender-role norms. Women’s social environment is further challenged by conflicts, terrorist attacks, infectious diseases, climate change, and natural disasters. This paper aims to highlight both conventional and Islamic perspectives on women’s participation in entrepreneurial sectors. The study employs a qualitative approach through literature review, analysis of international policy frameworks, and normative interpretation of Islamic teachings, which emphasize social justice and the fulfillment of human rights. The analysis focuses on identifying structural, cultural, and normative barriers that hinder women’s involvement in entrepreneurship. The findings reveal that women’s engagement in entrepreneurship contributes significantly to global economic development and social progress. Their participation enhances economic growth, creates job opportunities, strengthens competitiveness, and fosters community development. Therefore, collaborative strategies based on universal values and Islamic principles are required to promote gender equality in entrepreneurial participation.

Keywords: Gender inequality, Women entrepreneurship, Islamic perspective, Social development, Global economy

Communication Regulation In Debate From The Qur’anic Perspective: A Theological And Ethical Study

Mahmud Yunus Daulay, Hasan Sazali — Mon, 01 Sep 2025 18:31:26 +0700

Abstrak

Debat merupakan pertukaran pendapat mengenai suatu topik dengan memberikan dalil atau alasan untuk memperkuat setiap pendapat. Tujuan utama debat adalah menyampaikan dan mempertahankan argumen secara efektif. Argumen menjadi kuat ketika didukung fakta, bukti, dan penalaran logis serta disampaikan dengan integritas moral. Oleh karena itu, debat bukan sekadar penyampaian ide, melainkan mengandung muatan moral yang tidak terpisahkan dari ide tersebut. Interaksi antara kecerdasan dan moralitas dalam penyampaian argumen sangat penting, karena kecerdasan menghasilkan argumen berbasis bukti yang kuat, sedangkan moralitas menjamin penyampaian yang etis dan penuh penghormatan terhadap lawan debat. Dalam Islam, debat telah ada sejak zaman para nabi. Al-Qur’an memberikan pedoman penerapan kecerdasan dan moralitas dalam debat para nabi. Analisis ayat-ayat Al-Qur’an mengungkap enam regulasi komunikasi debat, yaitu: (1) berdebat dengan bijak, (2) menjaga kebenaran, (3) menyampaikan kebenaran Islam saat berdebat dengan Ahli Kitab atau berbeda keyakinan, (4) menghindari fitnah dan kerusakan, (5) menghindari debat yang tidak produktif, dan (6) menghindari debat yang memecah belah.

Kata Kunci: Debat, Regulasi Komunikasi, Etika Al-Qur’an, Perspektif Islam, Argumentasi Moral

Abstract

Debate is an exchange of opinions on a specific topic by presenting reasons or arguments to support each perspective. The primary purpose of debate is to convey and defend arguments effectively. Arguments become compelling when supported by facts, evidence, and logical reasoning, delivered with moral integrity. Thus, debate is not merely an expression of ideas but intrinsically includes moral elements inseparable from those ideas. The interaction between intellect and morality in argumentation is essential, as intelligence produces strong, evidence-based arguments, while morality ensures ethical delivery and respect for opponents. In Islam, debate has been practiced since the time of the prophets. The Qur’an provides guidance on applying intellect and morality in prophetic debates. An analysis of relevant verses reveals six Qur’anic communication regulations for debate: (1) conducting debates wisely, (2) maintaining truthfulness, (3) conveying Islamic truth when debating People of the Book or different beliefs, (4) avoiding slander and harm, (5) refraining from unproductive arguments, and (6) preventing divisive debates.

Keywords: Debate, Communication Regulation, Qur’anic Ethics, Islamic Perspective, Moral Argumentation

The Influence of Clinical Supervision on Teacher Growth and Performance at Islamic School

Rosihan Fansori, Sudadi, Umi, Tri wahyudi Ramdhan — Tue, 02 Sep 2025 04:00:25 +0700

This study explores the effectiveness of clinical supervision in enhancing teaching quality and teacher professionalism in secondary religious schools. Clinical supervision is viewed as a collaborative and reflective approach that offers teachers an opportunity to develop pedagogical competencies through structured guidance and constructive feedback. Employing a qualitative approach with a case study design, this research involved direct observation, in-depth interviews, and document analysis of supervision activities within the school. Findings indicate that clinical supervision not only improves teaching skills but also encourages teachers to be more reflective in their practice, fostering a dynamic and adaptive learning environment. The collaborative nature of this supervision allows teachers to receive constructive and solution-oriented feedback, driving innovation in teaching methods and building confidence. Additionally, challenges such as limited time and resources were identified, which can be mitigated through strategic planning and enhanced management support. This study concludes that clinical supervision is an effective tool for improving teaching quality and teacher professionalism, with broader applicability in strengthening teaching practices across diverse educational contexts. These findings are expected to underpin educational policy development that emphasises continuous support and professional development for teachers.

Criticism of Mass Culture: The Frankfurt School Revisited

Muhammad Husni, Iskandar Zulkarnain, Mailin Mailin, Hakimatul Ubudiyah — Tue, 02 Sep 2025 04:34:31 +0700

Mazhab Frankfurt, dengan pendekatan kritisnya terhadap masyarakat kapitalis, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemikiran Mazhab Frankfurt mempengaruhi gerakan sosial kontemporer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi konsep-konsep utama Mazhab Frankfurt yang relevan dengan gerakan sosial di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut diinterpretasi dan diterapkan dalam gerakan sosial; dan (3) mengevaluasi dampak pemikiran Mazhab Frankfurt terhadap dinamika dan keberhasilan gerakan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen gerakan sosial, melakukan wawancara mendalam dengan aktivis, dan melakukan studi kasus pada beberapa gerakan sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti alienasi, reifikasi, dan industri budaya yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt masih relevan dalam menganalisis dinamika gerakan sosial kontemporer di Indonesia. Gerakan-gerakan sosial di Indonesia seringkali mengkritik struktur sosial yang tidak adil, mengupayakan emansipasi, dan mempertanyakan hegemoni kekuasaan. Kesimpulan: Pemikiran Mazhab Frankfurt telah memberikan inspirasi dan kerangka analisis yang penting bagi gerakan sosial di Indonesia. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt membantu aktivis untuk memahami akar permasalahan sosial dan merumuskan strategi perjuangan yang lebih efektif. Namun, penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks Indonesia membutuhkan penyesuaian dan perkayaaan dengan teori-teori lokal.

The Urgency of Regulating Digital Notary Protocol Supervision System by the Regional Supervisory Council in the Cybernotary Era

aulia citra permatasari, Sukarmi Sukarmi, Diah Aju Wisnuwardhani — Tue, 02 Sep 2025 05:35:09 +0700

Abstrak

Notaris memiliki kewajiban menyelenggarakan protokol yang diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Di era digital dan cybernotary, mekanisme pengawasan manual dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meski telah ada inisiatif sistem berbasis teknologi seperti SIEMON, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan protokol notaris melalui sistem digital. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan pengawasan digital oleh MPD dalam menghadapi perkembangan cybernotary. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui teori konvergensi hukum dan teknologi, teori hukum progresif, teori kepastian hukum, serta teori kewenangan untuk memahami kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan arah pengaturan ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan manual tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat digital dan kebutuhan layanan hukum modern. Regulasi baru diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, integritas jabatan notaris, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, pengaturan ini mendesak untuk diwujudkan sebagai dasar hukum yang adaptif terhadap transformasi teknologi, sekaligus menjamin profesionalisme notaris sebagai officium nobile.

Kata Kunci: Cybernotary, Pengawasan Digital, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Kepastian Hukum.

Abstract

Notaries are obliged to manage protocols under the supervision of the Regional Supervisory Council (MPD). In the digital and cybernotary era, conventional manual supervision mechanisms are no longer adequate to address the demands for efficiency, transparency, and accountability. Although initiatives such as SIEMON have been introduced, there is still no specific regulation governing technology-based supervision of notarial protocols. This legal vacuum may result in uncertainty and weaken supervisory functions. This study aims to analyze the urgency of regulating digital supervision by MPD in response to the development of cybernotary practices. The research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. The analysis applies the theory of law and technology convergence, progressive law theory, legal certainty theory, and authority theory to examine current regulatory shortcomings and formulate the direction of ideal regulation. The findings reveal that manual supervision is no longer relevant to the dynamics of a digital society and the needs of modern legal services. New regulations are required to ensure legal certainty, uphold the integrity of the notary office, and protect public interests. Philosophical, juridical, and sociological considerations highlight the urgency of establishing adaptive regulations that align with technological transformation while ensuring the professionalism of notaries as officium nobile.

Keywords: Cybernotary, Digital Supervision, Notary Protocol, Regional Supervisory Council, Legal Certainty

Analysis of Critical Theory on Communication Technology as a Space of Resistance

Muhammad Rahmadani Lubis, Iskandar Zulkarnain, Mailin, Uma Chandrasekar — Tue, 02 Sep 2025 06:33:58 +0700

Abstrak

Teknologi komunikasi di era digital membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, namun dari perspektif Teori Kritis, teknologi ini kerap berfungsi sebagai instrumen dominasi. Industri budaya, algoritma media sosial, dan praktik kapitalisme pengawasan memperlihatkan bagaimana teknologi justru memperkuat ketimpangan, menciptakan alienasi digital, serta membatasi kebebasan individu. Dalam konteks ini, kritik terhadap teknologi komunikasi menjadi penting untuk mengungkap mekanisme dominasi yang tersembunyi. Penelitian ini bertujuan menganalisis teknologi komunikasi melalui lensa Teori Kritis dengan menekankan potensi ruang resistensi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis dengan analisis tematik terhadap literatur primer dan sekunder mengenai dominasi, ideologi, dan perlawanan digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dominasi teknologi sekaligus peluang emansipasi melalui penggunaan ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski teknologi komunikasi sering digunakan untuk mengontrol informasi, memonopoli opini publik, dan memperkuat struktur kapitalis, ruang digital juga menyediakan potensi resistensi. Media baru memungkinkan munculnya gerakan sosial, partisipasi publik, dan perlawanan terhadap hegemoni global. Dengan demikian, Teori Kritis menegaskan perlunya kesadaran kritis agar teknologi tidak semata-mata menjadi alat dominasi, melainkan juga sarana emansipasi untuk menciptakan keadilan sosial dan demokrasi.

Kata Kunci: Teori Kritis, Teknologi Komunikasi, Industri Budaya, Resistensi Digital, Kapitalisme Pengawasan

Abstract

Communication technology in the digital era has significantly influenced social, economic, and political life, yet from the perspective of Critical Theory, it often functions as an instrument of domination. The culture industry, social media algorithms, and surveillance capitalism illustrate how technology reinforces inequality, fosters digital alienation, and restricts individual freedom. In this regard, critiques of communication technology are essential to uncover hidden mechanisms of power. This study aims to analyze communication technology through the lens of Critical Theory, emphasizing its potential as a space of resistance. The research employs a systematic literature review with thematic analysis of primary and secondary sources on domination, ideology, and digital resistance. This approach allows the identification of both technological domination patterns and emancipatory opportunities enabled by digital spaces. The findings reveal that although communication technology is often utilized to control information, monopolize public opinion, and strengthen capitalist structures, digital platforms also provide opportunities for resistance. New media facilitates the rise of social movements, public participation, and challenges to global hegemony. Thus, Critical Theory underscores the importance of cultivating critical awareness so that technology can serve not only as a tool of domination but also as a means of emancipation toward social justice and democracy.

Keywords: Critical Theory, Communication Technology, Culture Industry, Digital Resistance, Surveillance Capitalism

Character Education Strategies in Shaping Noble Morality of Students in Madrasah Ibtidaiyah

Rahmawati, Nguyen Thi Thu Hang — Tue, 02 Sep 2025 08:47:22 +0700

Abstrak

Penanaman karakter yang baik sejak usia dini adalah fondasi utama dalam membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia. Madrasah Ibtidaiyah, sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki peran yang bagus dalam membentuk karakter peserta didik dengan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pendidikan karakter dalam membentuk akhlak mulia peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah, serta mengidentifikasi pengaruh pendukungnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, studi kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data melalui observasi serta kajian berbagai literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah teori Ta’dib dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas, seorang tokoh pendidikan Islam kontemporer yang menekankan pentingnya adab sebagai inti dari pendidikan. Dalam perspektif ini, pendidikan karakter maupun pendidikan akhlak memiliki tujuan serupa dalam membentuk pribadi yang baik, namun pendidikan akhlak lebih menitikberatkan pada dimensi keimanan. Konsep Ta’dib menekankan penanaman adab sebagai pembentuk kepribadian yang mulia, yang mencakup kebiasaan, tabiat, dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter berbasis Ta’dib memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan akhlak peserta didik, seperti sikap hormat kepada guru, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Ta’dib yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi krisis moral di dunia pendidikan dasar khususnya di era teknologi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Akhlak Mulia, Madrasah Ibtidaiyah, Konsep Ta'dib, Habituasi Nilai Islam

Abstract

Instilling good character from an early age is the foundation for shaping children into individuals with noble character. Madrasah Ibtidaiyah, a primary educational institution based on Islamic values, plays a crucial role in shaping students' character through learning that integrates value education. This study aims to describe the influence of character education on the formation of noble character among students in Madrasah Ibtidaiyah and to identify the supporting factors influencing this process. The research method employed is qualitative, specifically a library research approach, by collecting data through observations and reviewing various relevant literature. The theoretical framework used is the concept of Ta’dib by Syed Muhammad Naquib Al-Attas, a contemporary Islamic education scholar who emphasizes the importance of adab (proper conduct) as the essence of education. From this perspective, both character education and moral education share the goal of shaping good individuals, although moral education places greater emphasis on the dimension of faith. The concept of Ta’dib focuses on instilling adab as the foundation for forming noble character, encompassing habits, dispositions, and behaviors. The results of the study indicate that the implementation of character education based on Ta’dib contributes significantly to the development of students’ character, such as respect for teachers, honesty, responsibility, and spiritual awareness. These findings suggest that the Ta’dib based approach, grounded in Islamic values, can serve as an effective solution to address the moral crisis in primary education, particularly in technologi era.

Keywords: Character Education, Noble Morals, Elementary Madrasah, Ta'dib Concept, Habituation of Islamic Values

The Role of Quran Recitation Development Institute in Developing Tilawah Skills in Children in Tanah Merah Subdistrict Binjai.

Mahrani Riski Apriliana Br.PA, Muhammad Najari — Tue, 02 Sep 2025 14:18:30 +0700

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dalam mengembangkan kemampuan tilawah anak-anak di Kecamatan Tanah Merah, Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPTQ berperan penting dalam meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur’an melalui program terstruktur, seperti pertemuan rutin tilawah, lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), pembinaan karakter spiritual, sosialisasi orang tua, serta penyediaan sarana pembelajaran. Program ini terbukti tidak hanya meningkatkan akurasi tajwid dan makhraj anak, tetapi juga membentuk kedisiplinan, karakter, dan nilai-nilai Islami. Dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah desa turut memperkuat keberhasilan program. Dengan demikian, keberadaan LPTQ di Tanah Merah menjadi wadah strategis bagi pembinaan generasi Qur’ani yang berkarakter mulia dan memiliki keterampilan tilawah yang baik.

Kata Kunci: LPTQ, Tilawah, Pendidikan Qur’ani, Karakter Anak, Binjai

Abstract

This study aims to analyze the role of the Qur’an Recitation Development Institute (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an or LPTQ) in developing children’s tilawah skills in Tanah Merah Subdistrict, Binjai. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and focus group discussions (FGDs). The findings reveal that LPTQ plays a crucial role in improving Qur’anic recitation skills through structured programs such as regular recitation sessions, Qur’an recitation competitions (Musabaqah Tilawatil Qur’an or MTQ), spiritual character-building activities, parental socialization, and the provision of learning facilities. These initiatives have been effective not only in enhancing accuracy in tajweed and makhraj but also in fostering discipline, character development, and the internalization of Islamic values among children. The active support of parents, the local community, and government stakeholders further strengthens the sustainability of these programs. Therefore, the presence of LPTQ in Tanah Merah represents a strategic institutional framework for nurturing a Qur’anic generation equipped with both technical recitation proficiency and strong moral character.

Keywords: LPTQ, Tilawah, Qur’anic Education, Child Character, Binjai