International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)

Women’s Participation in Entrepreneurship From an Islamic Perspective

Muhammad Faizul Haque — 2025-09-01

Abstrak

Upaya panjang komunitas internasional telah menurunkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja. Namun, ketidaksetaraan gender masih nyata dalam berbagai aspek sosial, yang tercermin dalam praktik diskriminatif serta regulasi berbasis konsep dan peran gender yang kaku. Lingkungan sosial perempuan juga semakin terancam oleh konflik, serangan teror, penyakit menular, perubahan iklim, dan bencana alam. Tulisan ini bertujuan menyoroti perspektif konvensional dan Islam terkait partisipasi perempuan dalam sektor kewirausahaan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur akademik, data kebijakan internasional, serta penafsiran normatif ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemenuhan hak manusia. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan struktural, budaya, dan normatif yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam dunia usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kewirausahaan memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi global dan penguatan kohesi sosial. Kontribusi perempuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing, serta mempercepat pembangunan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan strategi kolaboratif berbasis nilai universal dan prinsip Islam untuk mendorong kesetaraan partisipasi perempuan dalam kewirausahaan.

Kata Kunci: Kesenjangan gender, Kewirausahaan perempuan, Perspektif Islam, Pembangunan sosial, Ekonomi global

Abstract

Decades of international efforts have significantly reduced gender disparities in education, health, and the labor market. Nevertheless, gender inequality persists in various social dimensions, reflected in discriminatory practices and laws rooted in rigid gender-role norms. Women’s social environment is further challenged by conflicts, terrorist attacks, infectious diseases, climate change, and natural disasters. This paper aims to highlight both conventional and Islamic perspectives on women’s participation in entrepreneurial sectors. The study employs a qualitative approach through literature review, analysis of international policy frameworks, and normative interpretation of Islamic teachings, which emphasize social justice and the fulfillment of human rights. The analysis focuses on identifying structural, cultural, and normative barriers that hinder women’s involvement in entrepreneurship. The findings reveal that women’s engagement in entrepreneurship contributes significantly to global economic development and social progress. Their participation enhances economic growth, creates job opportunities, strengthens competitiveness, and fosters community development. Therefore, collaborative strategies based on universal values and Islamic principles are required to promote gender equality in entrepreneurial participation.

Keywords: Gender inequality, Women entrepreneurship, Islamic perspective, Social development, Global economy

Communication Regulation In Debate From The Qur’anic Perspective: A Theological And Ethical Study

Mahmud Yunus Daulay — 2025-09-01

Abstrak

Debat merupakan pertukaran pendapat mengenai suatu topik dengan memberikan dalil atau alasan untuk memperkuat setiap pendapat. Tujuan utama debat adalah menyampaikan dan mempertahankan argumen secara efektif. Argumen menjadi kuat ketika didukung fakta, bukti, dan penalaran logis serta disampaikan dengan integritas moral. Oleh karena itu, debat bukan sekadar penyampaian ide, melainkan mengandung muatan moral yang tidak terpisahkan dari ide tersebut. Interaksi antara kecerdasan dan moralitas dalam penyampaian argumen sangat penting, karena kecerdasan menghasilkan argumen berbasis bukti yang kuat, sedangkan moralitas menjamin penyampaian yang etis dan penuh penghormatan terhadap lawan debat. Dalam Islam, debat telah ada sejak zaman para nabi. Al-Qur’an memberikan pedoman penerapan kecerdasan dan moralitas dalam debat para nabi. Analisis ayat-ayat Al-Qur’an mengungkap enam regulasi komunikasi debat, yaitu: (1) berdebat dengan bijak, (2) menjaga kebenaran, (3) menyampaikan kebenaran Islam saat berdebat dengan Ahli Kitab atau berbeda keyakinan, (4) menghindari fitnah dan kerusakan, (5) menghindari debat yang tidak produktif, dan (6) menghindari debat yang memecah belah.

Kata Kunci: Debat, Regulasi Komunikasi, Etika Al-Qur’an, Perspektif Islam, Argumentasi Moral

Abstract

Debate is an exchange of opinions on a specific topic by presenting reasons or arguments to support each perspective. The primary purpose of debate is to convey and defend arguments effectively. Arguments become compelling when supported by facts, evidence, and logical reasoning, delivered with moral integrity. Thus, debate is not merely an expression of ideas but intrinsically includes moral elements inseparable from those ideas. The interaction between intellect and morality in argumentation is essential, as intelligence produces strong, evidence-based arguments, while morality ensures ethical delivery and respect for opponents. In Islam, debate has been practiced since the time of the prophets. The Qur’an provides guidance on applying intellect and morality in prophetic debates. An analysis of relevant verses reveals six Qur’anic communication regulations for debate: (1) conducting debates wisely, (2) maintaining truthfulness, (3) conveying Islamic truth when debating People of the Book or different beliefs, (4) avoiding slander and harm, (5) refraining from unproductive arguments, and (6) preventing divisive debates.

Keywords: Debate, Communication Regulation, Qur’anic Ethics, Islamic Perspective, Moral Argumentation

The Influence of Clinical Supervision on Teacher Growth and Performance at Islamic School

Rosihan Fansori — 2025-09-02

This study explores the effectiveness of clinical supervision in enhancing teaching quality and teacher professionalism in secondary religious schools. Clinical supervision is viewed as a collaborative and reflective approach that offers teachers an opportunity to develop pedagogical competencies through structured guidance and constructive feedback. Employing a qualitative approach with a case study design, this research involved direct observation, in-depth interviews, and document analysis of supervision activities within the school. Findings indicate that clinical supervision not only improves teaching skills but also encourages teachers to be more reflective in their practice, fostering a dynamic and adaptive learning environment. The collaborative nature of this supervision allows teachers to receive constructive and solution-oriented feedback, driving innovation in teaching methods and building confidence. Additionally, challenges such as limited time and resources were identified, which can be mitigated through strategic planning and enhanced management support. This study concludes that clinical supervision is an effective tool for improving teaching quality and teacher professionalism, with broader applicability in strengthening teaching practices across diverse educational contexts. These findings are expected to underpin educational policy development that emphasises continuous support and professional development for teachers.

Criticism of Mass Culture: The Frankfurt School Revisited

Muhammad Husni — 2025-09-02

Mazhab Frankfurt, dengan pendekatan kritisnya terhadap masyarakat kapitalis, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemikiran Mazhab Frankfurt mempengaruhi gerakan sosial kontemporer di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi konsep-konsep utama Mazhab Frankfurt yang relevan dengan gerakan sosial di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut diinterpretasi dan diterapkan dalam gerakan sosial; dan (3) mengevaluasi dampak pemikiran Mazhab Frankfurt terhadap dinamika dan keberhasilan gerakan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen gerakan sosial, melakukan wawancara mendalam dengan aktivis, dan melakukan studi kasus pada beberapa gerakan sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep seperti alienasi, reifikasi, dan industri budaya yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt masih relevan dalam menganalisis dinamika gerakan sosial kontemporer di Indonesia. Gerakan-gerakan sosial di Indonesia seringkali mengkritik struktur sosial yang tidak adil, mengupayakan emansipasi, dan mempertanyakan hegemoni kekuasaan. Kesimpulan: Pemikiran Mazhab Frankfurt telah memberikan inspirasi dan kerangka analisis yang penting bagi gerakan sosial di Indonesia. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt membantu aktivis untuk memahami akar permasalahan sosial dan merumuskan strategi perjuangan yang lebih efektif. Namun, penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks Indonesia membutuhkan penyesuaian dan perkayaaan dengan teori-teori lokal.

The Urgency of Regulating Digital Notary Protocol Supervision System by the Regional Supervisory Council in the Cybernotary Era

aulia citra permatasari — 2025-09-02

Abstrak

Notaris memiliki kewajiban menyelenggarakan protokol yang diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Di era digital dan cybernotary, mekanisme pengawasan manual dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meski telah ada inisiatif sistem berbasis teknologi seperti SIEMON, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan protokol notaris melalui sistem digital. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan pengawasan digital oleh MPD dalam menghadapi perkembangan cybernotary. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui teori konvergensi hukum dan teknologi, teori hukum progresif, teori kepastian hukum, serta teori kewenangan untuk memahami kelemahan regulasi yang ada dan merumuskan arah pengaturan ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan manual tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat digital dan kebutuhan layanan hukum modern. Regulasi baru diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, integritas jabatan notaris, serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, pengaturan ini mendesak untuk diwujudkan sebagai dasar hukum yang adaptif terhadap transformasi teknologi, sekaligus menjamin profesionalisme notaris sebagai officium nobile.

Kata Kunci: Cybernotary, Pengawasan Digital, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Kepastian Hukum.

Abstract

Notaries are obliged to manage protocols under the supervision of the Regional Supervisory Council (MPD). In the digital and cybernotary era, conventional manual supervision mechanisms are no longer adequate to address the demands for efficiency, transparency, and accountability. Although initiatives such as SIEMON have been introduced, there is still no specific regulation governing technology-based supervision of notarial protocols. This legal vacuum may result in uncertainty and weaken supervisory functions. This study aims to analyze the urgency of regulating digital supervision by MPD in response to the development of cybernotary practices. The research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. The analysis applies the theory of law and technology convergence, progressive law theory, legal certainty theory, and authority theory to examine current regulatory shortcomings and formulate the direction of ideal regulation. The findings reveal that manual supervision is no longer relevant to the dynamics of a digital society and the needs of modern legal services. New regulations are required to ensure legal certainty, uphold the integrity of the notary office, and protect public interests. Philosophical, juridical, and sociological considerations highlight the urgency of establishing adaptive regulations that align with technological transformation while ensuring the professionalism of notaries as officium nobile.

Keywords: Cybernotary, Digital Supervision, Notary Protocol, Regional Supervisory Council, Legal Certainty

Analysis of Critical Theory on Communication Technology as a Space of Resistance

Muhammad Rahmadani Lubis — 2025-09-02

Abstrak

Teknologi komunikasi di era digital membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, namun dari perspektif Teori Kritis, teknologi ini kerap berfungsi sebagai instrumen dominasi. Industri budaya, algoritma media sosial, dan praktik kapitalisme pengawasan memperlihatkan bagaimana teknologi justru memperkuat ketimpangan, menciptakan alienasi digital, serta membatasi kebebasan individu. Dalam konteks ini, kritik terhadap teknologi komunikasi menjadi penting untuk mengungkap mekanisme dominasi yang tersembunyi. Penelitian ini bertujuan menganalisis teknologi komunikasi melalui lensa Teori Kritis dengan menekankan potensi ruang resistensi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis dengan analisis tematik terhadap literatur primer dan sekunder mengenai dominasi, ideologi, dan perlawanan digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dominasi teknologi sekaligus peluang emansipasi melalui penggunaan ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski teknologi komunikasi sering digunakan untuk mengontrol informasi, memonopoli opini publik, dan memperkuat struktur kapitalis, ruang digital juga menyediakan potensi resistensi. Media baru memungkinkan munculnya gerakan sosial, partisipasi publik, dan perlawanan terhadap hegemoni global. Dengan demikian, Teori Kritis menegaskan perlunya kesadaran kritis agar teknologi tidak semata-mata menjadi alat dominasi, melainkan juga sarana emansipasi untuk menciptakan keadilan sosial dan demokrasi.

Kata Kunci: Teori Kritis, Teknologi Komunikasi, Industri Budaya, Resistensi Digital, Kapitalisme Pengawasan

Abstract

Communication technology in the digital era has significantly influenced social, economic, and political life, yet from the perspective of Critical Theory, it often functions as an instrument of domination. The culture industry, social media algorithms, and surveillance capitalism illustrate how technology reinforces inequality, fosters digital alienation, and restricts individual freedom. In this regard, critiques of communication technology are essential to uncover hidden mechanisms of power. This study aims to analyze communication technology through the lens of Critical Theory, emphasizing its potential as a space of resistance. The research employs a systematic literature review with thematic analysis of primary and secondary sources on domination, ideology, and digital resistance. This approach allows the identification of both technological domination patterns and emancipatory opportunities enabled by digital spaces. The findings reveal that although communication technology is often utilized to control information, monopolize public opinion, and strengthen capitalist structures, digital platforms also provide opportunities for resistance. New media facilitates the rise of social movements, public participation, and challenges to global hegemony. Thus, Critical Theory underscores the importance of cultivating critical awareness so that technology can serve not only as a tool of domination but also as a means of emancipation toward social justice and democracy.

Keywords: Critical Theory, Communication Technology, Culture Industry, Digital Resistance, Surveillance Capitalism

Character Education Strategies in Shaping Noble Morality of Students in Madrasah Ibtidaiyah

Rahmawati — 2025-09-02

Abstrak

Penanaman karakter yang baik sejak usia dini adalah fondasi utama dalam membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia. Madrasah Ibtidaiyah, sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis nilai-nilai keislaman, sehingga memiliki peran yang bagus dalam membentuk karakter peserta didik dengan pembelajaran yang terintegrasi pendidikan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pendidikan karakter dalam membentuk akhlak mulia peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah, serta mengidentifikasi pengaruh pendukungnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, studi kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data melalui observasi serta kajian berbagai literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah teori Ta’dib dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas, seorang tokoh pendidikan Islam kontemporer yang menekankan pentingnya adab sebagai inti dari pendidikan. Dalam perspektif ini, pendidikan karakter maupun pendidikan akhlak memiliki tujuan serupa dalam membentuk pribadi yang baik, namun pendidikan akhlak lebih menitikberatkan pada dimensi keimanan. Konsep Ta’dib menekankan penanaman adab sebagai pembentuk kepribadian yang mulia, yang mencakup kebiasaan, tabiat, dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter berbasis Ta’dib memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan akhlak peserta didik, seperti sikap hormat kepada guru, kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Ta’dib yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi krisis moral di dunia pendidikan dasar khususnya di era teknologi.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Akhlak Mulia, Madrasah Ibtidaiyah, Konsep Ta'dib, Habituasi Nilai Islam

Abstract

Instilling good character from an early age is the foundation for shaping children into individuals with noble character. Madrasah Ibtidaiyah, a primary educational institution based on Islamic values, plays a crucial role in shaping students' character through learning that integrates value education. This study aims to describe the influence of character education on the formation of noble character among students in Madrasah Ibtidaiyah and to identify the supporting factors influencing this process. The research method employed is qualitative, specifically a library research approach, by collecting data through observations and reviewing various relevant literature. The theoretical framework used is the concept of Ta’dib by Syed Muhammad Naquib Al-Attas, a contemporary Islamic education scholar who emphasizes the importance of adab (proper conduct) as the essence of education. From this perspective, both character education and moral education share the goal of shaping good individuals, although moral education places greater emphasis on the dimension of faith. The concept of Ta’dib focuses on instilling adab as the foundation for forming noble character, encompassing habits, dispositions, and behaviors. The results of the study indicate that the implementation of character education based on Ta’dib contributes significantly to the development of students’ character, such as respect for teachers, honesty, responsibility, and spiritual awareness. These findings suggest that the Ta’dib based approach, grounded in Islamic values, can serve as an effective solution to address the moral crisis in primary education, particularly in technologi era.

Keywords: Character Education, Noble Morals, Elementary Madrasah, Ta'dib Concept, Habituation of Islamic Values

The Role of Quran Recitation Development Institute in Developing Tilawah Skills in Children in Tanah Merah Subdistrict Binjai.

Mahrani Riski Apriliana Br.PA — 2025-09-02

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dalam mengembangkan kemampuan tilawah anak-anak di Kecamatan Tanah Merah, Binjai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPTQ berperan penting dalam meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur’an melalui program terstruktur, seperti pertemuan rutin tilawah, lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), pembinaan karakter spiritual, sosialisasi orang tua, serta penyediaan sarana pembelajaran. Program ini terbukti tidak hanya meningkatkan akurasi tajwid dan makhraj anak, tetapi juga membentuk kedisiplinan, karakter, dan nilai-nilai Islami. Dukungan dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah desa turut memperkuat keberhasilan program. Dengan demikian, keberadaan LPTQ di Tanah Merah menjadi wadah strategis bagi pembinaan generasi Qur’ani yang berkarakter mulia dan memiliki keterampilan tilawah yang baik.

Kata Kunci: LPTQ, Tilawah, Pendidikan Qur’ani, Karakter Anak, Binjai

Abstract

This study aims to analyze the role of the Qur’an Recitation Development Institute (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an or LPTQ) in developing children’s tilawah skills in Tanah Merah Subdistrict, Binjai. The research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, documentation, and focus group discussions (FGDs). The findings reveal that LPTQ plays a crucial role in improving Qur’anic recitation skills through structured programs such as regular recitation sessions, Qur’an recitation competitions (Musabaqah Tilawatil Qur’an or MTQ), spiritual character-building activities, parental socialization, and the provision of learning facilities. These initiatives have been effective not only in enhancing accuracy in tajweed and makhraj but also in fostering discipline, character development, and the internalization of Islamic values among children. The active support of parents, the local community, and government stakeholders further strengthens the sustainability of these programs. Therefore, the presence of LPTQ in Tanah Merah represents a strategic institutional framework for nurturing a Qur’anic generation equipped with both technical recitation proficiency and strong moral character.

Keywords: LPTQ, Tilawah, Qur’anic Education, Child Character, Binjai

Innovation In Islamic Educational Administration: Integrating Islamic Values And Modern Management

Ilwan Ilwan — 2025-09-19

Abstrak

Penelitian ini membahas inovasi administrasi pendidikan Islam yang menekankan integrasi nilai-nilai dasar Islam dengan pendekatan manajemen modern. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis peran inovasi dalam meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan Islam, khususnya pada komponen kurikulum, tenaga pendidik, metode pembelajaran, serta sarana prasarana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator memiliki peran sentral dalam menciptakan inovasi manajerial yang kreatif, adaptif, dan kritis terhadap perubahan. Implementasi inovasi terbukti meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperkuat organisasi sekolah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa inovasi administrasi pendidikan Islam merupakan strategi penting untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Inovasi, Administrasi Pendidikan Islam, Manajemen Modern, Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan

Abstract

This study explores innovation in Islamic educational administration, focusing on the integration of fundamental Islamic values with modern management approaches. The main objective is to examine the role of innovation in enhancing the effectiveness of Islamic educational administration, particularly in curriculum development, teacher professionalism, learning methods, and educational facilities. The study employed a qualitative library research method, drawing on books, journal articles, and relevant academic documents. The findings reveal that school or madrasah principals, as administrators, play a central role in fostering managerial innovation that is creative, adaptive, and responsive to change. The implementation of innovation has been shown to improve the quality of educational services, strengthen institutional organization, and optimize the use of technology in both teaching and management. The study concludes that innovation in Islamic educational administration is a crucial strategy for establishing high-performing educational institutions that remain adaptive to contemporary challenges while firmly grounded in Islamic values.

Keywords: Innovation, Islamic Educational Administration, Modern Management, School Principal, Educational Quality

Navigating Dual Lineage: Inheritance Uncertainty for Children of Pada Gelahang Marriages in Bali

Ayu Putu Kusuma Wardhani — 2025-09-24

Abstrak

Perkawinan “Pada Gelahang” merupakan bentuk perkawinan alternatif dalam masyarakat adat Bali yang dipilih ketika pasangan tidak dapat melaksanakan perkawinan biasa atau nyentana. Dalam praktiknya, baik suami maupun istri tetap berstatus purusa di rumah masing-masing dengan segala hak (swadikara) dan kewajiban (swadharma) yang melekat. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam hukum kewarisan karena sistem adat Bali memprioritaskan laki-laki sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan pengelola warisan, sedangkan perempuan hanya berperan sebagai penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan hak waris anak dalam sistem perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah Socio Legal Research dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak waris anak dalam perkawinan Pada Gelahang tidak memperoleh kepastian hukum yang jelas. Posisi anak sebagai ahli waris menjadi ambigu karena tidak terdapat perjanjian formal yang mengatur status mereka dalam struktur keluarga ganda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam distribusi harta warisan, sehingga diperlukan regulasi atau kesepakatan adat yang lebih tegas untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Pada Gelahang, Purusa, Hukum Waris, Masyarakat Adat Bali, Kepastian Hukum

Abstract

Pada Gelahang marriage is an alternative form of marriage in Balinese customary law, chosen when couples are unable to perform either the common marriage system or the nyentana system. In this practice, both husband and wife retain their status as purusa in their respective families, along with the attached rights (swadikara) and obligations (swadharma). This situation creates challenges in inheritance law since Balinese customary law prioritizes males as family successors and estate managers, while females are regarded merely as beneficiaries. This study aims to analyze the implications of children’s inheritance rights in the Pada Gelahang marriage system in Buleleng Regency and Denpasar City. The research employs Socio Legal Research with a sociological juridical approach. The findings reveal that the inheritance rights of children born from Pada Gelahang marriages lack legal certainty. Their position as heirs remains ambiguous due to the absence of a formal agreement regulating their status within the dual family structure. This ambiguity creates uncertainty in the distribution of inheritance, indicating the need for clearer customary agreements or regulations to ensure legal certainty.

Keywords: Pada Gelahang Marriage, Purusa, Inheritance Law, Balinese Customary Community, Legal Certainty

The The Effect of Mindfulness on Thesis Anxiety Among Psychology Students At The University of Medan Area

Akbar Zidane — 2025-10-07

Abstrak

Kecemasan merupakan salah satu permasalahan psikologis yang sering dialami mahasiswa ketika menghadapi tugas akhir atau penyusunan skripsi. Kecemasan ini dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan produktivitas akademik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mindfulness terhadap tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain regresi sederhana. Subjek penelitian berjumlah 60 mahasiswa yang dipilih secara purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui skala mindfulness dan skala kecemasan skripsi yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mindfulness berpengaruh negatif signifikan terhadap kecemasan mahasiswa (R² = 0,383; p < 0,05), yang berarti semakin tinggi tingkat mindfulness, semakin rendah tingkat kecemasan yang dirasakan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan latihan mindfulness sebagai salah satu intervensi psikologis untuk membantu mahasiswa mengelola stres dan kecemasan akademik.

Kata Kunci: mindfulness, kecemasan, mahasiswa, skripsi, psikologi pendidikan

Abstract

Anxiety is a common psychological problem experienced by university students when working on their final projects or theses. This anxiety can affect students’ concentration, motivation, and academic productivity. This study aims to examine the effect of mindfulness on students’ anxiety levels when preparing their theses at the Faculty of Psychology, University of Medan Area. The research employed a quantitative approach with a simple regression design. The participants consisted of 60 students selected through purposive sampling. Data were collected using a mindfulness scale and a thesis anxiety scale, both of which were tested for validity and reliability. Data were analyzed using a simple regression test. The results showed that mindfulness had a significant negative effect on students’ anxiety (R² = 0.383; p < 0.05), indicating that higher levels of mindfulness were associated with lower levels of thesis-related anxiety. These findings highlight the importance of implementing mindfulness practices as a psychological intervention to help students manage academic stress and anxiety.

Keywords: mindfulness, anxiety, students, thesis, educational psychology

Revitalizing Classical Fiqh Education: The Use of Fathul Qarib in Indonesian Islamic Boarding Schools

Muzekki — 2025-10-07

Abstrak

Kemajuan globalisasi yang pesat mendorong pesantren di Indonesia untuk berevolusi sambil tetap mempertahankan identitas pendidikan tradisional mereka. Namun, proses ini sering kali mengabaikan implementasi terstruktur dari teks-teks Islam klasik seperti Fathul Qarib, sebuah kitab fundamental dalam studi fikih (yurisprudensi Islam). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dan dampak pengajaran kitab Fathul Qarib terhadap pemahaman dan praktik ibadah para santri di Pondok Pesantren Alhana, Bangkalan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti metode Grounded Theory yang melibatkan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran Fathul Qarib dilakukan melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan terstruktur ini secara signifikan telah meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep fikih dan meningkatkan akurasi dan konsistensi praktik ibadah mereka, yang selaras dengan ajaran Fathul Qarib.

Kata Kunci: Pendidikan Fiqih, Fathul Qarib, Pesantren, Praktik Ibadah, Implementasi Kitab Klasik

Abstract

The rapid advancement of globalization compels Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia to evolve while preserving their traditional educational identity. However, this process often overlooks the structured implementation of classical Islamic texts such as Fathul Qarib, a fundamental book in the study of fiqh (Islamic jurisprudence). This study aims to describe and analyze the implementation and impact of Fathul Qarib instruction on students' understanding and worship practices at Alhana Islamic Boarding School, Bangkalan. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Data analysis followed the Grounded Theory method involving open, axial, and selective coding. The findings reveal that the Fathul Qarib learning process is conducted in three key stages: planning, implementation, and evaluation. This structured approach has significantly enhanced students’ comprehension of fiqh concepts and improved the accuracy and consistency of their worship practices, aligning closely with the teachings of Fathul Qarib

Keywords: Fiqh Education, Fathul Qarib, Islamic Boarding Schools, Worship Practices, Classical Texts Implementation

Legal Implementation of E-Ticketing For Minors Who Violate Traffic Regulations in Indonesia

Arief Kurniawan — 2025-10-07

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi hukum terhadap penerapan sistem e-tilang bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur menunjukkan perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kerangka hukum yang ada terhadap anak di bawah umur dalam konteks e-tilang serta mengevaluasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi kasus, dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur, terutama terkait tanggung jawab orang tua, sanksi hukum, dan keadilan prosedural. Penelitian juga menemukan kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan praktik pelaksanaan, yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan norma masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang lebih sensitif terhadap anak dengan mengintegrasikan teknologi, penegakan hukum, dan perlindungan anak.

Kata kunci: E-tilang, Hukum Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur, Implementasi Hukum, Indonesia, Perlindungan Anak

Abstract

This study examines the legal implementation of e-ticketing (e-tilang) for minors who violate traffic regulations in Indonesia. The rise in traffic violations committed by underage drivers highlights the need for effective law enforcement mechanisms that balance legal accountability with child protection principles. This research aims to analyze how existing legal frameworks are applied to minors in the context of e-ticketing and to evaluate the challenges faced in its implementation. Using a qualitative legal approach, the study draws on statutory analysis, case documentation, and interviews with law enforcement officials. The findings reveal inconsistencies in the application of traffic laws to minors, particularly regarding parental responsibility, legal sanctions, and procedural justice. The study also identifies gaps between the normative legal framework and practical implementation, influenced by institutional capacity and community norms. These results emphasize the need for a more child-sensitive legal mechanism that integrates technology, law enforcement, and child protection.

Keywords: E-ticketing, Traffic Law, Minors, Legal Implementation, Indonesia, Child Protection

Critical Theory Reconstruction in the Analysis of Contemporary Popular Culture

Abdul Haris Lubis — 2025-10-07

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang teori kritis dan budaya populer merupakan dua konsep yang saling terkait dalam kajian sosial dan budaya. Teori kritis, yang berakar pada pemikiran sekolah Frankfurt, berfokus pada analisis struktur kekuasaan, ideologi, dan budaya dalam masyarakat kapitalis. Teori ini menyoroti bagaimana budaya populer, sebagai produk dari industri budaya, berfungsi untuk memperkuat status quo sosial dan ekonomi. Budaya populer, di sisi lain, merujuk pada bentuk-bentuk budaya yang diproduksi, dikonsumsi, dan disebarkan secara luas dalam masyarakat, seperti musik, film, televisi, dan media digital. Teori kritis memandang budaya populer bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi sebagai alat ideologis yang dapat mereproduksi dominasi sosial, memperkuat stereotip, serta memanipulasi keinginan dan persepsi publik. Melalui analisis terhadap representasi dalam budaya populer, teori ini mengeksplorasi cara-cara di mana nilai-nilai dan norma sosial dibentuk dan dipertahankan oleh media dan industri budaya. Studi ini menunjukkan ketegangan antara produksi budaya yang ditentukan oleh pasar dengan potensi resistensi yang muncul dalam karya-karya budaya populer yang bersifat subversif atau kritik terhadap sistem yang ada.

Kata Kunci: Teori Kritis, Budaya Populer, Industri Budaya, Hegemoni Budaya, Ideologi dan Perlawanan.

Abstract

This paper examines critical theory and popular culture, which are two interrelated concepts in social and cultural studies. Critical theory, which has its roots in Frankfurt school thought, focuses on the analysis of power structures, ideology, and culture in capitalist societies. This theory highlights how popular culture, as a product of the culture industry, functions to reinforce the social and economic status quo. Popular culture, on the other hand, refers to forms of culture that are produced, consumed, and distributed widely in society, such as music, film, television, and digital media. Critical theory views popular culture not just as mere entertainment, but as an ideological tool that can reproduce social domination, reinforce stereotypes, and manipulate public desires and perceptions. Through analysis of representations in popular culture, this theory explores the ways in which social values and norms are shaped and maintained by the media and culture industries. This study shows the tension between cultural production determined by the market and the potential for resistance that emerges in works of popular culture that are subversive or critical of the existing system.

Keywords: Critical Theory, Popular Culture, Culture Industry, Cultural Hegemony, Ideology and Resistance

The Effectiveness of Medan City Police Strategies in Preventing Child Trafficking of Minors

Fernandus — 2025-10-07

Abstrak

Fenomena perdagangan anak di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi kuantitas maupun modus operandi, yang kini bergeser dari pola individual ke bentuk kelompok terorganisasi berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi kepolisian dalam mencegah perdagangan anak, dengan fokus pada transformasi tren kejahatan, kapasitas institusional, inisiatif pencegahan, kolaborasi masyarakat, serta kerangka kebijakan dan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris, dengan unit analisis pada institusi Kepolisian Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum serta laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan kasus perdagangan anak yang signifikan, disertai pergeseran modus operandi ke platform digital. Kepolisian telah mengembangkan strategi pencegahan melalui sosialisasi masyarakat dan kerja sama dengan sekolah serta LSM, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan keahlian siber. Studi ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multisektor, dan harmonisasi kebijakan untuk menghadapi perubahan pola kejahatan yang dinamis.

Kata Kunci: perdagangan anak, pencegahan, kapasitas institusional, kolaborasi masyarakat, transformasi digital, kebijakan hukum

Abstract

The phenomenon of child trafficking in Medan City has shown a significant increase in both quantity and modus operandi, shifting from individual patterns to organized, digitally driven networks. This study aims to analyze the effectiveness of police strategies in preventing child trafficking, focusing on crime trend transformations, institutional capacity, preventive initiatives, community collaboration, and legal–policy frameworks. The research employed a qualitative normative–empirical approach, with the Medan City Police as the unit of analysis. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents and institutional reports. The findings reveal a sharp upward trend in trafficking attempts, accompanied by a shift toward digital recruitment methods. While the police have expanded preventive efforts through community outreach, school programs, and NGO partnerships, these initiatives remain limited by insufficient personnel, funding, and cyber expertise. The study highlights the urgent need to strengthen institutional capacity, enhance multi-sectoral collaboration, and align policy frameworks to effectively address the evolving dynamics of child trafficking.

Keywords: child trafficking, prevention, institutional capacity, community collaboration, digital transformation, legal policy

Implementing the Teams Games Tournament (TGT) Method to Enhance Students’ Learning Interest in Islamic Religious Education

Zainal Hakim — 2025-10-07

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas metode Teams Games Tournament (TGT) dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sebuah sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Menanggapi kurangnya keterlibatan siswa yang diamati, sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dengan melibatkan 43 siswa laki-laki dari Kelas X TKJ di SMK Nurul Hidayah. Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan McTaggart, yang dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Temuan menunjukkan peningkatan substansial dalam minat siswa: skor observasi meningkat dari 58% pada Siklus I menjadi 96% pada Siklus II, sementara hasil kuesioner meningkat dari rata-rata pra-intervensi sebesar 47,1% menjadi 80% pada siklus akhir. Dimensi-dimensi kunci seperti antusiasme, perhatian, partisipasi, dan keterlibatan menunjukkan peningkatan yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode TGT tidak hanya menumbuhkan lingkungan belajar yang kolaboratif dan kompetitif, tetapi juga secara signifikan meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam pelajaran IRE. Penelitian ini berkontribusi pada penelitian yang terus berkembang mengenai strategi pembelajaran kooperatif dalam pendidi kan agama dan menawarkan implikasi praktis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam mata pelajaran yang secara tradisional kurang disukai.

Kata Kunci Teams Games Tournament, keterlibatan siswa, Pendidikan Agama Islam, pembelajaran kooperatif, penelitian tindakan kelas

Abstract

This study investigates the effectiveness of the Teams Games Tournament (TGT) method in increasing student engagement in Islamic Religious Education (IRE) at an Indonesian vocational high school. To address the low initial engagement observed, classroom action research involving 43 male students from Class X TKJ at SMK Nurul Hidayah was conducted using the Kemmis and McTaggart model across two cycles of planning, action, observation, and reflection. Data were gathered through observations, questionnaires, interviews, and documentation, and analysed using mixed qualitative and quantitative descriptive methods. The results showed a significant increase in student engagement: observation scores improved from 58% to 96%, while questionnaire results rose from a pre-intervention average of 47.1% to 80%. The TGT method fostered an engaging and collaborative classroom atmosphere, significantly boosting students’ motivation and active participation. These findings support the application of cooperative learning strategies in religious education and offer practical implications for increasing engagement in subjects often perceived as less appealing.

Keywords: Teams Games Tournament, student engagement, Islamic Religious Education, cooperative learning, classroom action research.

Legal Justice Perspective in Influencing Legal Changes Releted to Joint Property in Mixed Marriges

Fitri Khairunnisa — 2025-10-07

Abstrak

Harta bersama dalam konteks perkawinan campuran merupakan isu hukum yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Perkawinan campuran yang melibatkan pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan, budaya, atau agama menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama mengenai kepemilikan tanah, hak waris, dan pembagian aset setelah perceraian. Permasalahan ini sering kali menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi pasangan, khususnya pihak asing yang kerap mengalami pembatasan hak kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran, dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum negara asal pasangan dan kebutuhan untuk melindungi hak individu secara seimbang. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum perdata internasional yang berlaku. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi, serta wawancara mendalam dan analisis kasus untuk menggali aspek teoritis dan praktis dari penerapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam kepemilikan dan pembagian harta. Pembatasan terhadap pasangan asing menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional, penerapan perjanjian perkawinan yang adaptif terhadap globalisasi, serta reformasi hukum yang inklusif untuk menjamin keadilan dan kesetaraan hak dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Perdata Internasional, Keadilan Hukum, Perkawinan Campuran, Harta Bersama.

Abstract

Joint property in the context of mixed marriages represents a complex legal issue within Indonesia’s pluralistic legal system. Mixed marriages involving spouses of different nationalities, cultures, or religions pose significant legal challenges, particularly concerning land ownership, inheritance rights, and the division of assets after divorce. These challenges often create legal uncertainty and potential injustices, especially for foreign spouses who face ownership restrictions. This study aims to examine how principles of justice can be applied to regulate joint property in mixed marriages by considering differences in the legal systems of each spouse’s home country and ensuring a balanced protection of individual rights. The research employs a normative legal approach, focusing on the analysis of applicable international private law norms. Data were collected through literature studies of legislation, regulations, and jurisprudence, as well as in-depth interviews and case analyses to gain both theoretical and practical insights into legal implementation. The results reveal that differences between legal systems frequently lead to inequities in property ownership and division. Discriminatory restrictions on foreign spouses pose significant barriers. Therefore, harmonisation of international private law, adaptive prenuptial agreements, and inclusive legal reforms are essential to ensuring justice and equal rights in mixed marriages.

Keywords: Law, Private International Law, Legal Justice, Mixed Marriage, Joint Property.